METRO CIKARANG – Polemik Situ Cibereum Tambun Selatan hingga saat ini belum ada titik temu antara pemerintah dengan pihak developer Grandwisata.

Usut punya usut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memilih untuk menyelesaikan permasalahan dengan mediasi atau negosiasi. 

Padahal, dalam peraturan UUD Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang di pasal 61 ayat C dan D sudah jelas pihak developer tidak boleh semena-mena menutup akses masyarakat umum dengan membuat panel yang tentu melanggar  aturan.

Perlu diketahui, peraturan tersebut dijelaskan mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memenuhi ketentuan amplop ruang dan kualitas ruang.

Kemudian huruf d yaitu pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar 

masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. 

Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat. Yakni, untuk kepentingan masyarakat umum; dan/atau tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud. 

Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai  milik umum, antara lain, adalah sumber air dan pesisir pantai.

“Jadi begini pertama yang meski kita nyatakan bahwa yang namanya situ – situ ini adalah ruang publik atau keamanan properti. Properti itu milik bersama itu poin pertama yang harus dipegang. yang kedua begitu dinyatakan sebagai keamanan properti tidak boleh ada satu pihak pun yang menutup akses itu, karena sudah diatur di UUD no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang di pasal 61 ayat c dinyatakan bahwa setiap orang harus membuka akses sanksi nya di pasal 72 jadi kita harus punya berdasarkan secara hukum,” kata Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Direktur Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN, Ir. Wisnubroto Sarosa saat ditemui Cikarang Ekspres, kemarin (3/9). 

Ia menjelaskan devoloper (pengembang) tidak bisa sewenang -wenangnya melakukan tindakan penutupan jalan dengan panel, karna di dalam Pasal 6 UUD Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 bahwa setiap bidang itu mempunyai fungsi sosial, menurut dia jadi jika bidang itu mengganggu secara sosial maka dia harus dikenakan ketentuan -ketentuan yang lain jadi itu yang harus ditegakkan. 

“Jadi nanti kita akan duduk bersama dari direksi PT BAP yang mengelola dan memegang dan hak ini kita akan bicara baik-baik dan kita akan menegosiasikan. kita punya dasar yang kuat yang selama ini tidak dilakukan, memang ada kesalahan prosedur kita harus akui teman-teman BPN dulu terlalu cepat mengeluarkan HGB bagaimana badan air bisa di HGB kan, jaman sekarang udah tidak mungkin jadi itu aturan aturan lama yang tidak tersosialikan,” terangnya. 

“Ini pertemuan yang kedua tidak melibatkan PT BAP kita sudah punya satu bahasa baik dari sisi pertanahannya, dari aset provinsinya dari kabupaten ini tadi diperkuat dan langsung bertemu dengan PT BAP nya tapi kan bukan pengambilan keputusan, percuma kita maksa-maksa kalo orang nya tidak setuju saya akan datang ke perusahaan itu dan duduk bersama melibatkan BPN nya, melibatkan provinsi nya, melibatkan kabupaten nya,” sambung dia. 

Ia pun belum bisa memastikan kedepannya yang akan dilakukan untuk pembongkaran panel, pasalnya pihaknya terlebih dahulu agar bertemu dengan pihak terkait untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai solusi. 

“Tergantung perkembangannya itu baru bicara kesepakatan belum bicara aksi siapa yang membongkar ini, atau siapa yang membangun ini kan kita pengen ini dijadikan wisata, itu dasar hukumnya udah jelas dari teman-teman Pemda Kabupaten Bekasi sudah mengusulkan ada beberapa, itu hak warga untuk mendapatkan kawasan rekreasi dan ini meminta dukungan memang kebetulan bupati sekarang beliau pengganti tapi tidak apa-apa saya mengikuti juga pertemuan pak mentri dan pak bupati saya bisa menangkap nuansa pak bupati nanti kita bantu bagaimana ini supaya disepakati dengan baik baik, jadi intinya ini dimanfaatkan sebesar-besarnya secara bersama oleh semua pihak,” tuturnya. 

Meski pihak developer melanggar aturan akan tetapi pihaknya tidak menempu jalur hukum, akan tetapi melalui jalur mediasi oleh pihak developer.

“Kita tidak akan bermain sanksi sanksi, saya berusaha untuk mediasi kalau main hukum cukup berat, negara ini memang negara hukum tapi kalo dalam posisi begini pemerintah atau negara ada kesalahan disitu, tapi saya tidak membawa ke arah ranah hukum itu, kita membawa diluar delegasi diluar pengadilan itu saya kira lebih baik untuk semua pihak. Jadi kita beri pengertian saja dari pihak-pihaknya, percuma anda membuat rumah-umah karena masyarakat saling terganggu itu tidak bisa. Kita sama-sama bagaimana agar wilayah ini rapih, warung-warung ini akan ditata lebih baik supaya lebih nyaman semua,” tandasnya.

(har/mhs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here