Pimpinan Dewan Harus Bertanggungjawab

METRO CIKARANG – Dari total 50 anggota DPRD Kabupaten Bekasi, terdapat 25 orang yang berada di bidang anggaran (Banggar), harus bertanggungjawab terhadap berpihak atau tidaknya APBD kepada rakyat. Kasus dugaan Maladministrasi PPAPBD 2019 Kabupaten Bekasi jangan dianggap remeh.

“Disini rakyat bisa melihat, ‘kengototan’ mereka (Banggar, red) dalam memperjuangkan uang rakyat apakah sebanding dengan ngototnya mereka ketika ‘berebut’ alat kelengkapan dewan (AKD),” kata Ketua Investigasi Kajian dan Analisis Kebijakan Informasi Publik (Kaki Publik), Wahyudin kepada media.

Wahyudin mengungkapkan, jika benar ada maladministrasi dapat dipastikan ada anggaran yang diselewengkan. Tentu ada juga kebijakan pelayanan yang diabaikan.

“Masyarakat harus berani menyuarakan permasalahan ini. Karena imbasnya adalah masyarakat juga,” katanya kepada wartawan, Senin (28/09).

Terkait Banggar DPRD Kabupaten Bekasi, Kaki Publik meragukan kinerja wakil rakyat itu. Banyak kemungkinan kecurangan dalam kasus PPAPBD. Tidak menutup kemungkinan wakil rakyat sudah tau sebelumnya, saat pembahasan dengan ekskutif.

“Tapi karena ada lobi-lobi dan tidak mau terlalu capek, akhirnya disepakati apa yang disuguhkan oleh ekskutif,” ujarnya.

“Sekali lagi masyarakat harus benar-benar berani menyuarakan persoalan ini,” pungkasnya.

(jio/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here