METRO CIKARANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi, kembali mencanangkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di halaman kejaksaan setempat, Kamis (20/2).

Kepala Kejari Kabupaten Bekasi Raden Rara Mahayu Dian Suryandari menargetkan tahun ini instansinya mampu meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi. Namun begitu, kata dia, untuk mewujudkannya bukanlah perkara mudah sebab membutuhkan sejumlah tahapan dan penguatan di berbagai lini di antaranya penataan sumber daya manusia, penguatan tata laksana, dan peningkatan pelayanan publik.

“Juga penguatan akuntabilitas dan peningkatan pengawasan serta manajemen perubahan. Tujuannya untuk meningkatkan persepsi masyarakat terkait korupsi, menghilangkan pungli, dan meningkatkan pelayanan publik,” ungkap Mahayu.

Ia melanjutkan pihaknya telah membentuk tim dinamika kelompok yang bertugas menjadi sarana transfer pengetahuan dan tim pembenahan arsip dengan tugas mengumpulkan dan menata arsip secara kolektif.

Di sektor pelayanan publik pihaknya akan meningkatkan tugas pelaksanaan dan fungsi kejaksaan seperti optimalisasi pelayanan denda tilang dan penyelesaian barang bukti sesuai putusan hakim.

“Selaku eksekutor putusan hakim kita akan memaksimalkan tugas demi meningkatkan pelayanan publik. Kita punya mobil delivery barang bukti untuk mengembalikan barang bukti yang berdasarkan putusan pengadilan harus dikembalikan,” ucapnya.

Penilaian WBK-WBBM sendiri terbagi dalam dua komponen yakni komponen pengungkit dengan bobot 40 persen serta komponen hasil yang bobotnya 60 persen. (jio)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here