METRO CIKARANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, menerima pendapatan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) sekitar Rp 4,5 miliar.

“Kabupaten Bekasi menerima bagi hasil yang bersumber dari dana transfer bagi hasil cukai tembakau Rp 4 miliar lebih. Itu baru terserap 81 persen, dan mudah-mudahan tahun depan dapat terserap sampai  100 persen,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Bekasi H. Uju saat sosialisasi cukai secara virtual bersama Kantor Bea Cukai Cikarang dan 23 kecamatan di Command Center Diskominfosantik, Komplek Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Jumat (18/12/2020).

Ia menuturkan sebelumnya Pemkab Bekasi menerima dana hasil cukai tembakau cukup besar yakni sekitar Rp 35 miliar. Di mana, ketika itu ada obyek yang dikenakan cukai di kawasan industri yang saat ini sudah pindah ke daerah lain.

“Sesuai dengan ketentuan, 50 persen dana tersebut digunakan untuk mendukung PBI BPJS dan sisanya digunakan untuk kegiatan lain, termasuk penertiban cukai ilegal,” ujar Sekda Uju.

Ia menyebutkan, cukai adalah salah satu pendapatan negara, dan dana hasilnya bisa ditransfer ke dana pemerintah provinsi, kabupaten dan kota sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Uju juga meminta kepada para camat agar berpartisipasi menggencarkan informasi tentang produk-produk ilegal kepada para kepala desa, sehingga pemberantasan produk-produk ilegal dapat tersampaikan ke masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Saya berharap para camat bisa tahu produk-produk ilegal, objeknya apa saja yang terkait dengan cukai. Dan apabila mendapatkan atau menemukan informasi tentang produk-produk yang ilegal terkait cukai, laporkan saja langsung ke pihak cukai untuk ditindak lanjuti melalui edukasi, penertiban dan lainya,” tukasnya.

(Yudi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here