Agar Sanksi Pelanggaran Proses Lebih Kuat

METRO CIKARANG – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bekasi DPRD Kabupaten Bekasi akan bentuk Perda tentang Penerapan Sanksi Protokol Kesehatan.

Hal itu dikatakan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bekasi, Suryo Pranoto, Senin (2/11).

“Dalam waktu dekat bakal segera ditertibkan di Kabupaten Bekasi. Peraturan daerah tentang Penerapan Sanksi Protokol Kesehatan yang merupakan usulan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi,” kata Suryo.

Terang dia, dari Bapemperda sendiri sudah membahas raperda tersebut dalam agenda rapatnya, akan tetapi DPRD sendiri masih menunggu naskah akademiknya dari eksekutif.

“Kalau sudah ada, barulah nanti kita sampaikan ke Badan Musyawarah. Kira-kira November ini kita mulai bentuk pansus Perda ini,” kata dia. 

Menurut Suryo, Perda Penerapan Sanksi Protokol Kesehatan perlu diterbitkan di Kabupaten Bekasi. Apalagi, gubernur dan bupati sudah mengeluarkan peraturan dalam bentuk Perbup dan Pergub.

“Satpol PP sedikit kesulitan kalau ada pelanggar. Misalnya tidak pakai masker, tidak bisa mengatur jarak, mereka gak bisa dengan mudah menerapkan sanksinya. Jadi di perda ini akan dibuat sanksinya melalui perdanya. Jadi kalau ada perdanya akan lebih kuat. Termasuk di dalamnya ada sanksi denda dan sanksi pidana bagi ada yang melanggar,” ungkapnya.

Pemkab Bekasi sejak beberapa bulan lalu sudah menerapkan kebijakan PSBB hingga Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM). Razia penggunaan masker juga sudah dilakukan selama penerapan kebijakan tersebut.

Selama pelaksanaan kebijakan PSBB atau PSBM, ditemukan ratusan warga yang melanggar protokol kesehatan. Namun masyarakat yang kedapatan melanggar hanya dikenakan sanksi sosial dan denda maksimal Rp250 ribu.

(har/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here