KONTROVERSI: Spanduk penolakan warga terhadap rencana pembongkaran jembatan oleh PT Adhi Karya masih menembel di berbagai sudut jalan di Jatimulya.

Pro Kontra Pembongkaran Jembatan Warga-Adhi Karya Berlanjut

METRO CIKARANG – DPRD Kabupaten Bekasi tekankan ada musyawarah dan solusi oleh pihak PT Adhi Karya oleh pemerintah setempat dalam hal persoalan rencana dilakukannya penutupan dan pembongkaran Jembatan dua Over Pass KM 13+800 oleh pihak PT. Adhi Karya (persero). Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, M Nuh kepada Cikarang Ekspres, Selasa (25/8).

“Sebenernya itukan fasilitas umum, semua antar apapun mestinya kordinasi dengan pemerintahan setempat apalagi ada hak warga disitu. Masalah warga, masalah keselamatan, masalah biaya hidup inilah yang harus dimengerti oleh pemerintah pusat. Kadang-kadang dengan kekuatan omnibuslaw atau dengan kekuatan KSN (Kekuatan Strategi Nasional) menyebabkan para pengembang para kontraktor yang sedang megang proyek tersebut merasa kuat sehingga tidak mendengarkan aspirasi masyarakat. Padahal kan rakyat – rakyat kecil itu besar sekali makna jembatan dan yang lain lain,” katanya. 

Ia pu meminta agar segera ada komunikasi dan musyawarah antara pihak kontraktor dengan warga setempat dan pemerintah setempat mencari solusi langkah kedepannya. 

“Oleh karna itu segeralah dikomunikasikan kasian rakyat rakyat kecil yang sedang susah ini dengan covid-19 ini dan sebagainya, jangan sampai disibukan dengan hal hal yang lebih memberatkan biaya hidup mereka. Inilah sebenarnya yang kami perjuangkan dari (PKS) maksudnya dengan penolakan omnibuslaw ya karna seperti ini, artinya ada dampak yang serius yang dirasakan oleh masyarakat. Sebenernya masyarakat bisa melayangkan surat ke bupati mestinya bagaimana apakah pengelolaan itu sesuai dengan AMDAL atau tidak kan banyak urusannya ini soal penutupan dan harus ada kajian lah,” paparnya.

Ia pun siap menerima audiensi masyarakat agar persoalan ini bisa segera selesai dan memberikan solusi kedepannya. 

“Ya saya pikir ngadu saja dulu ke DPRD kirim surat minta audiensi. Iya sebenarnya secara hubungan komunikasi dengan BUPATI saya sudah menyampaikan juga, tolonglah keluhan masyarakat ini dijadikan sebagai kekuatan kewenangan Bupati yang sebagai penguasa di Kabupaten Bekasi,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Warga Jatimulya menolak rencana dilakukannya penutupan dan pembongkaran Jembatan dua Over Pass KM 13+800 oleh pihak PT. Adhi Karya (persero). Penutupan Jembatan dua ini lantaran pihak Adhi Karya akan membangun depo proyek transportasi MRT (Mass Rapid Transit) dan LRT (Light Rail Transit) di area tersebut.

Lurah Jatimulya, Charles Mardianus megatakan berawal warga Jatimulya dihebohkan adanya pemasangan spanduk bahwa tanggal 3 September 2020 akan ada penutupan akses jalan Jembatan dua Over Pass KM 13+800 tanpa ada perundingan serta musyawarah terhadap masyarakat setempat.

“Jadi tanggal 15 Agustus kemaren kami di hebohkan berawalnya dari adanya pemasangan spanduk bahwa tanggal 3 September 2020 akan ada penutupan akses jalan. Berawal dari situ tanggal 15 Agustus saya diinformasikan bapak RW dia melaporkan kesaya akan ada penutupan akses jalan dari spanduk tersebut,” katanya. 

Terang dia, bahwa ia mengakui hingga saat ini pihaknya Kelurahan Jatimulya tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu baik pembicaraan ataupun tertulis personal itu dengan pihak Adhi Karya. 

“Karna warga sudah rame tentunya kita harus ambil sikap bermusyawarah dengan warga, tokoh masyarakat, karang taruna dan tokoh pemuda. makanya tanggal 15 Agustus jam 3 sore abis solat ashar kita bermusyawarah dengan warga dan kita kelurahan mengundang ketua LRT untuk sama sama agar ada solusinya dari pihak LRT tidak hadir. undangan tertulis kita kirim cuman pihak LRT tidak hadir,” sayangnya. 

Menurut dia, Informasi yang didapat pihaknya diketahui  alasannya mau dibikin akses rel LRT. 

“Jadi jalan tersebut ditutup permanen dan tanggapan warga setempat yaitu jembatan 2 ini di lintasi dri warga yang bagian utara RW 01,02,03,04,05, 14, yang bagian selatannya sebrang kalimalang dan tol RW 06,07,08 dan 09 menolak penutupan akses jalan tersebut sampai ada solusinya,” tuturnya. 

Dari aspirasi masyarakat Jatimulya yang ia terima bahwa akses jalan tersebut sering digunakan, jika itu ditutup jarak lebih jauh, karena jika musim hujan terowongan Jembatan 3 tersebut terdampak banjir dan tidak bisa buat akses jalan. 

“Jadi kita berbicara bukan musim kemarau tapi musim hujan karna kalau musim hujan kita lewat terowongan jembatan 3 banjir. Harapan dari kelurahan kita tidak menolak proyek strategis nasional namun harus ada pembicaraan terlebih dahulu dan adanya musyawarah dari pihak LRT serta warga setempat, karena itu menyangkut akses umum,” paparnya. 

Ia pun berharap jangan sampai tanggal 3 September 2020 ada penutupan jalan karna belum ada musyawarah.

“Kelurahan dan masyarakat maunya berunding dahulu dengan warga dan adanya musyawarah lanjutan,” tandasnya.

(har/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here