METRO CIKARANG – Pandemi corona virus diseases (covid-19) benar-benar menghantam semua sektor. Meski begitu tak mengendurkan semangat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, kejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2020. 

Berbagai upaya pun diayuh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memaksimalkan income daerah. Buktinya, saat pembacaan laporan hasil pembahasan KUA dan PPAS  Perubahan APBD Tahun 2020 oleh Banggar DPRD pada saat Paripurna DPRD.

Tim Badan Anggaran (Bangar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Mustakim mengapresiasi kinerja Bapenda yang serius menggarap PAD di tengah pandemi. 

“Upaya peningkatan restibusi, pemerintah daerah untuk lebih efektif menggali potensi pendapatan daerah meskipun terjadi kenaikan yang luar biasa ada kurang lebih Rp 300  milliar lebih. Dan ini merupakan prestasi kepada tim Bupati dan Bapenda,”  kata dia, kemarin.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi, Herman Hanafi mengatakan, pihaknya akan terus optimalkan penggalian PAD. Baik Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP), pajak air bawah tanah, pajak penerangan jalan dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Menurut dia, stabilnya capaian PAD tersebut ditopang dari  penerimaan pajak diluar pajak sektor pariwisata.

“Pendapatan BPHTB dan pajak penerangan hampir memenuhi target 60  persen dan PBB baru sekitar 40 persen tapi kalau PBB kan sampai 31 Agustus. Untuk PBB juga sampai sekarang masih berjalan dan bisa tercapilah target,” imbuh Herman. 

Ia menjelaskan PAD sangat terdampak dari sektor pariwisata dan hiburan. Di mana, sektor pariwisata banyak yang ditutup operasionalnya imbas dari sejumlah kebijakan dalam penanganan virus korona.

Namun triwulan ketiga sudah ada pemasukan tapi masih tergolong minim. “Aktifitas pariwisata seperti hotel dan restauran kini mulai ada yang berjalan sehingga  sudah  mulai pemasukan tapi belum maksimal dari target,” ungkap Herman.

Terkait optimalisi PAD dari PBB dan BPTHP, Herman menyatakan pihaknya akan gencarkan sosialisi penyampain surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) dengan mengedepankan pendekatan persuasif ke masyarakat terutama Wajib Pajak (WP). Dengan begitu, kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah. 

“Nah, saat ini kami sedang melakukan sosialisasi pada kalangan masyarakat dan perusahaan dan kami menghimbau agar semua wajib pajak taat menuaikan kewajibannya. Untuk segera mungkin, Jangan sampai jatuh tempo,” tandasnya.

(Haripan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here