Rampungkan Pembayaran Kompensasi PDAM  TB

METRO CIKARANG– Pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi memasuki tahap penggodokan teknis pembayaran kompensasi Rp155 miliar. DPRD Kabupaten Bekasi berencana bertemu DPRD Kota Bekasi.

“Dalam waktu dekat kita akan bertemu dengan DPRD Kota Bekasi. Kita akan bahas soal teknis pembayarannya seperti apa. Intinya kita sudah setuju pemisahan aset ini,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratullah pada pers, Selasa (16/2/2021).

Dijelaskan, DPRD Kabupaten Bekasi tidak ingin terburu-buru mengesahkan pemisahan aset ini secara resmi. Karena teknis pembayarannya belum disepakati dengan Kota Bekasi.

“Kita akan berkumpul dengan DPRD Kota Bekasi. Jadi, jangan sampai kita sudah ketok palu, tapi teknis pembayarannya enggak deal. Harus ada landasan yang kuat untuk teknis pembayarannya,” ungkapnya.

Sebelumnya disepakati dana kompensasi Rp155 miliar dari hasil pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi ini kemungkinan akan masuk ke kas daerah. Atau kata Holik, juga bisa masuk langsung ke PDAM.

“Persoalan itu juga yang ingin kita tahu lebih detil lagi. Masuk kas daerah atau langsung ke PDAM. Itu masih digodok. Termasuk soal teknis pembayarannya,” katanya.

Saat yang sama, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini mengatakan, untuk teknis pembayaran dana kompensasi menunggu keputusan Pemerintah Kota Bekasi. Apakah dilakukan per termin atau dibayar seluruhnya secara langsung.

“Teknisnya secara global uang masuk baru kita serahkan aset tersebut. Sesuai dengan apa yang dibayarkan Kota Bekasi. Kalau mau langsung, ya langsung membayarkan kompensasi itu. Sesuai kemampuan Kota Bekasi,” katanya.

Namun demikian, lanjut Ani, skema yang diterapkan jika sudah ada agreement dari dua pemerintah daerah yakni dua aset langsung diserahkan ke Kota Bekasi. Informasi itu berdasarkan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kalau diinfokan oleh BPKP, jika sudah clear ada persetujuan ada agreement itu dua layanan Tirta Bhagasasi langsung diserahkan kepada Kota Bekasi. Dari delapan aset itu, dua yang diserahkan. Kenapa begitu? Karena kita memahami dua layanan itu juga sumber airnya betul-betul dari Kota Bekasi,” ungkapnya.

Setelah skema tersebut berjalan, Pemerintah Kota Bekasi akan membayar Rp55 miliar dari APBD Perubahan 2021. Pada pembayaran pertama ini, tiga aset diserahkan ke Kota Bekasi.

“Nah kalau sudah diserahkan Rp100 miliar baru dah diserahkan semua (asetnya). Kalau sudah diserahkan ya devidennya milik Kota Bekasi. Kalau belum ya masih milik Kabupaten Bekasi,” katanya.

Soal dana kompensasi masuk kas daerah atau langsung ke PDAM Tirta Bhagasasi, kata Ani, masih dikaji oleh Bagian Ekonomi.

“Kalau masuk ke kas daerah secara logikan itu kan sudah jadi aset yang diserahkan. Kalau masuk kas daerah harus ada goodwill yang kuat peruntukkan Tirta Bhagasasi. Tapi harusnya langsung ke PDAM,” katanya.

Pemisahan aset dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Kota Bekasi. Pemkot yang telah mendirikan PDAM Tirta Patriot bakal mengambil alih aset PDAM Tirta Bhagasasi yang berada di Kota Bekasi.

Hanya saja, sekian tahun rencana ini tak kunjung mendapatkan titik temu. Beberapa waktu lalu, kedua pemda menyepakati nilai kompensasi yang wajib dibayarkan pemkot senilai Rp155 miliar.

Jika pemisahan aset ini sudah terealisasi, maka PDAM Tirta Bhagasasi tidak lagi melayani warga Kota Bekasi. Melainkan akan memperluas cakupan pelayanan air bersih ke seluruh wilayah di Kabupaten Bekasi.

(red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here