METRO CIKARANG – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bekasi tidak mempermasalahkan dihapunya Dana Desa oleh Pemerintah Pusat.

Hal itu dikatakan Sekretaris Apdesi Kabupaten Bekasi, Jaut Sarja Winata kepada onlinemetro, Rabu(8/7).

“Kalau kita gamasalah mau dihapus, namun masyarakat yang mungkin akan kehilangan juga (program) itu,” ucap Jaut.

Iapun tidak mempermasalahkan Dana Desa dihapus, menurut dia dari dulu gak ada dana desa tidak ada permasalahan.

“Kalau teman-teman Kabupaten Bekasi tidak menolak dan tidak mendukung karena kita biasa aja,” paparnya.

Apdesi sendiri akan terus ikutin aturan yang ada jika ada putusan dari pusat harus dijalani dengan sesuai aturan karena negara ini negara hukum.
“Kita akan selalu ikuti aturan pemerintah pusat,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa dihapusnya Dana Desa dari pusat, desa masih memiliki dana pembangunan ada pos dari Kabupaten Bekasi, Pemprov Jawa Barat dan ditambah lagi Bupati Bekasi ada wacana menambah 1 M buat dana desa.

“Ga bermasalah jika Dana Desa dari pusat yang diluncurkan Rp 1 M sekian itu dihapus, kita ketaui anggaran pusat yang disalurkan itu untuk penanganan Covid, blt dan stanting,” paparnya.

“Apapun hasilnya dari MK menjadi putusan undang-undang kita siap menerima,” tandasnya.

Sementara itu Kepala Desa Bantar Jaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi Abuy Jihad Ubaidilah dengan tegas mengatakan, pihaknya tidak setuju bila mana Dana Desa (DD) di hapus.

“ Saya beraharap DD tidak di hapus, walau bagaimanapun juga akan berdampak pada pembangunan di desa, terutama adanya pembangunan sarana jalan desa.” katanya.

Selain pembangunan, DD juga di pergunakan untuk meningkatkan perekonomian keluarga, seperti badan usaha milik desa (BUMDes). Terus ada juga usaha-usaha kecil seperti UMKM.

“Banyak hal yang bisa memabantu dari DD, jadi kalau memeng benar-benar DD di hapus masyarakat yang akan di rugikan,” ujarnya.

(har/mil)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here