METRO CIKARANG – Serikat buruh di Kabupaten Bekasi berencana bakal melakukan aksi ke BPJS Ketenagakerjaan terkait adanya dugaan skandal mega korupsi di lembaga tersebut.

Mereka meminta agar Direksi dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan pencekalan untuk tidak keluar negeri karena dalam proses penyidikan dugaan korupsi tersebut.

“Setelah kongres kami akan melakukan aksi, bersama organisasi akan meminta Kejaksaan Agung mencekal Direktur Utama dan para Direksi BPJS Ketenagakerjaan agar tidak bepergian ke luar negeri selama proses penyelidikan, terhitung mulai 20 Januari 2021. Kami juga mendesak Dirjen Imigrasi untuk mencekal Dirut BPJS Ketenagakerjaan, bilamana akan pergi ke luar negeri,” jelas Pimpinan Pusat FSPMI, M Nurfahroji.

Dia mengatakan jika buruh di Kabupaten Bekasi mengecam keras adanya dugaan korupsi di tubuh BPJS Ketenagakerjaan. Mereka meminta agar skandal dugaan mega korupsi itu diusut tuntas.

Bahkan meminta agar kasus tersebut ditangani secara transfaran. Apalagi, dugaan korupsi tersebut terjadi ditubuh lembaga social BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami buruh Indonesia mengutuk keras dan meminta pemeriksaan terhadap dugaan skandal mega korupsi trilyunan rupiah uang buruh yang ada di BPJS Ketenagakerjaan oleh Kejagung dibuka secara transparan,” katanya.

Pria yang disapa Oji itu mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang akan diambil Kejaksaan Agung menangani dugaan skandal mega korupsi itu.

Oji juga menegaskan jika organisasi buruh yang dipimpinnya itu akan meminta ke Kejagung agar mencekal Direktur Utama dan para Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Jangan sampai merka seenaknya bepergian ke luar negeri.

Sebelumnya dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp43 triliun disebut pengamat kian menegaskan lemahnya pengawasan oleh Dewan Pengawas dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pasalnya, kasus serupa juga terjadi pada dua perusahaan milik pemerintah lainnya, yakni Jiwasraya dan Asabri.

BPJS Ketenagakerjaan mengaku menghormati proses penyidikan di Kejaksaan Agung, namun mengklaim pengelolaan dana investasinya dilakukan dengan kehati-hatian.

Anggota Komisi IX DPR meminta Kejaksaan Agung agar mengusut tuntas kasus ini.

Pengamat asuransi, Irvan Rahardjo, mengatakan jika bersandar pada penjelasan Kejaksaan Agung yang menyebut dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan mirip dengan kasus PT Asuransi Jiwasraya, maka semakin menguatkan lemahnya pengawasan oleh lembaga independen seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Padahal, katanya, pengawasan investasi saham yang dilakukan perusahaan pelat merah sudah menjadi tanggung jawab OJK.

Pada kasus Asabri, sambung Irvan, OJK tidak melakukan apa-apa terhadap laporan keuangan yang diserahkan perusahaan tersebut.

Begitu pula terhadap Jiwasraya yang dianggap tidak cepat dan tegas sehingga berbuntut pada gagal bayar klaim pada tahun 2018 silam.

“Seperti kasus Asabri, dikatakan tidak di bawah OJK kenyataannya Asabri membayar iuran OJK dan melapor ke OJK tapi OJK tidak melakukan apa-apa dengan laporan-laporan yang dibuat Asabri.

“Jadi ini soal pengawasan dan penegakan sanksi,” ujar Irvan Rahardjo.

Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah memeriksa 20 orang sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi investasi BPJS Ketenagakerjaan

Selain masalah keuangan, laporan keuangan perusahaan milik negara kerap tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya atau fiktif, kata Irvan.

Hal itu nampak pada laporan Jiwasraya, di mana setelah dilakukan audit mengalami kekurangan cadangan premi karena tidak memperhitungkan penurunan asset, paparnya.

Hal lain, sambungnya, demi mendapat keuntungan besar perusahaan asuransi terjebak pada saham-saham lapis ketiga yang memiliki fundamental kurang baik, ditambah lagi dengan pemilihan produk reksadana yang berkinerja negatif.

“Tidak memakai protokol investasi yang baik, menanamkam saham pada saham lapis dua atau tiga yang sangat fluktuatif,” imbuhnya.

Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah memeriksa 20 orang sebagai saksi.

Mereka di antaranya JHT yang merupakan Presdir PT Ciptadana Sekuritas; PS adalah Presdir BNP Paribas Asset Management; KBW selaku Deputi Direksi Pasar Modal Uang dan Reksadana BPJS Ketenagakerjaan; dan SM sebagai Deputi Direktur Kepatuhan dan Hukum BPJS Ketenagakerjaan.

Kejagung memeriksa para saksi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-02/F.2?fd.2/01/2021, kata salah-seorang pejabatnya.

“BPJS saat ini masih kita lihat karena transaksinya banyak seperti Jiwasraya. Nilainya sampai Rp43 triliun sekian di reksadana dan saham,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Febri Ardiansyah.

(zie/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here