BPN Cek Ulang Dugaan Pungli PTSL Bantarjaya

0

METRO CIKARANG – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, akhirnya angkat bicara terkait Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) di Desa Bantarjaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi pada tahun 2019, diduga ada permainan mafia tanah.

Kepala Seksi Sengketa Tanah BPN Kabupaten Bekasi Tosse, secara lugas mengatakan adanya oknum yang melakukan pungli program prona nisa dilaporkan ke aparat penegak hukum. Baik kepolisian maupun kejaksaan.

“PTSL itu ranahanya BPN, untuk pengumpulan datanya ada di desa. Jadi desa yang bertugas mengumpulkan bahan-bahannya. Lalu di arahkan ke kita dan kita verifikasi, bidangnya ada , suratnya ada lalu kita proses,” kata Tocce kepada awak media, (21/9).

Artinya, sambung dia, pihaknya akan memeriksa kembali terkait laporan adanya pungli PTSL oleh oknum Desa Bantarjaya pada tahun 2019 lalu. 

“Bantarjaya yang kapan ya ?, Coba nanti kita cek dulu, sebab program PTSL dibiayai negara,” tegas Tosse .

Meski begitu, ia tak menapik bahwa segala proses PTSL kewenangannya teknis ada di kepala desa. “Kita (BPN,red) secara teknis verifikasi dan kita proses. Kalau tidak lengkap kita balikin lagi,” jelasnya.

Tosse kembali menegaskan bahwa persoalan pungutan itu bukan ranah BPN namun penegak hukum. “Ya kita sifatnya hanya koordinasi. Kalau ada yang melakukan pungli itu ranahnya penegak hukum,” pungkasnya.

Sebelumnya diketahui bersama, Isu pungli menyeruak di balik program PTSL atau prona. Sejumlah pihak yang menuding jika Pemdes Bantarjaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupatem Bekasi melakukan pungli saat merealisasikan program tersebut.

Kepala Desa Bantarjaya, Abu Jihad Ubaidilah  pun akhirnya buka-bukaan. Ia menjelaskan jika proda itu ada tiga instansi. Yakni tata ruang, BPN dan desa. 

Ia mengklaim telah mewanti-wanti kepada panitia jika program tersebut gratis dan tidak boleh ada pungutan liar.

Menurut dia, pelapor merupakan warganya yang tengah mengurus surat ahli waris akta jual beli (AJB) bukan program PTSL.

“Jadi begini kang, ini ranahnya bukan PTSL. Sampai saat ini saya tidak pernah tanda tangan sama sekali dan saya tidak tahu sama sekali dengan hal itu,” tegas Abu saat memberikan klarifikasi kepada media, kemarin (25/6).

Meski begitu, sambung Abu, pihaknya mengaku telah dilaporkan ke Polres Metro Bekasi. Di mana, kedua belah pihak telah dimintai keterangan.

“Saya sampaikan juga bahwa dia (pelapor,red) mengurus akte ahli waris. Jadi ini memang bukan ranah PTSL, pembuatan akte dan sudah jadi,” katanya.

Abu pun tidak tahu apa motif pelapor yang terus menerus menyerang dirinya. Baik ke Polres maupun ke media massa.

“Yang membuat kita kaget mengapa mereka mendapatkan sertifikat di bulan enam atau tujuh tidak bilang ke saya. Karena pola pembicaraan sebelumnya bukan soal sertifikat tapi ahli waris yah,” bilang dia.

Lebih jauh, Abu mengungkapkan PTSL merupakan program Presiden Joko Widodo yang bertujuan membantu masyarakat memiliki tanah bersertifikat. Namun begitu, kata dia, ada sertifikat tanah sudah jadi tanpa ada tanda tangan dirinyanya.

“Jujur saya tidak tahu asal usul tanahnya tetapi sertifikat sudah jadi. Tidak tahu siapa yang mengajukannya tiba-tiba jadi” ketus dia. 

Sebelumnya, warga Desa Bantarjaya mengadu karena program percepatan kepemilikan sertifikat tanah itu diduga ada pungutan hingga puluhan jutaan rupiah.

(Jamil)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here