METRO CIKARANG – Kenaikan iuran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di tengah pandemi korona kembali menuai ragam penolakan. 

Bahkan, perusahaan maupun buruh pun kompak menolak kenaikan iuran per 1 Juli 2020 yang diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

“Dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan, maka ada potensi hak rakyat untuk memperoleh layanan kesehatan akan terganggu. Karena kenaikan itu memberatkan masyarakat, sehingga mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengiur,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya, kemarin (14/5).

Menurut dia, kenaikan itu melanggar ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Apalagi di saat orang banyak kehilangan mata pencaharian akibat COVID-19, menurut dia, negara harusnya melindungi kesehatan seluruh rakyat bukannya malah membebani dengan kenaikan iuran.

Selain itu, sambubg dia, BPJS Kesehatan bukanlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tapi badan hukum publik sehingga harusnya pemerintah tidak bisa menaikkan iuran secara sepihak.

Said juga menegaskan bahwa Mahkamah Agung sudah membatalkan Perpres Nomor 82 Tahun 2019 yang sebelumnya menaikkan iuran.

“Oleh karena itu, KSPI meminta pemerintah mentaati putusan MA. Jika kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak dibatalkan, sehabis Lebaran KSPI akan mengajukan gugatan ke MA agar membatalkan Perpes tersebut,” kata Said.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia alias Apindo, Hariyadi Sukamdani juga mengaku khawatir  tarif baru bagi masyarakat khususnya para peserta BPJS Kesehatan dari golongan bukan penerima upah alias peserta mandiri, akan terkendala untuk membayar iuran. “Kalau enggak bisa iuran nanti mereka enggak bisa mendapat akses manfaat untuk kesehatan,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Cikarang Irfansyah meminta agar memahami terlebih dahulu alasan pemerintah pusat menaikan iuran BPJS Kesehatan. Meskipun menaikan iuran, pemerintah masih mensubsidi iruan tersebut untuk kelas III.

“Pelajari dulu perpresnya,” katanya dalam pesan Whatsapp yang diterima awak media.

Setelah itu, Irfansyah justru memberikan rilis dari BPJS Kesehatan pusat. Pada rilis tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan bahwa diterbitkannya kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan putusan Mahkamah Agung.

“Perlu diketahui juga, Perpres yang baru ini juga telah memenuhi aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan wakil-wakil rakyat di DPR RI, khususnya dari para Anggota Komisi IX, untuk memberikan bantuan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri dan Bukan Pekerja kelas III,” jelas Iqbal, Rabu (13/05).

Ia menerangkan, besaran iuran JKN-KIS peserta PBPU dan BP/Mandiri untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2020, mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019, yaitu Rp 160.000 untuk kelas I, Rp 110.000 untuk kelas II, Rp 42.000 untuk kelas III.

Sementara untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020, besaran iurannya mengikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2018, yaitu Rp 80.000 untuk kelas I, Rp 51.000 untuk kelas II, dan Rp 25.500 untuk kelas III. “Per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp 150.000 untuk kelas I, Rp 100.000 untuk kelas II, dan Rp 42.000 untuk kelas III,” tutur Iqbal.

Sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi finansial masyarakat, lanjut Iqbal, pemerintah menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas III.

Tahun 2020, iuran peserta PBPU dan BP kelas III tetap dibayarkan sejumlah Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500, diberikan bantuan iuran oleh pemerintah. “Kemudian, pada tahun 2021 dan tahun berikutnya, peserta PBPU dan BP kelas III membayar iuran Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000,” tambahnya.

Iqbal juga mengatakan, sebagai upaya mendukung tanggap Covid-19, pada tahun 2020 peserta JKNKIS yang menunggak dapat mengaktifkan kepesertaannya kembali dengan hanya melunasi tunggakan iuran selama paling banyak 6 bulan.

“Sisa tunggakan, apabila masih ada, akan diberi kelonggaran pelunasan sampai dengan tahun 2021, agar status kepesertaaannya tetap aktif. Untuk tahun 2021 dan tahun selanjutnya, pengaktifan kepesertaan harus melunasi seluruh tunggakan sekaligus,” ujarnya.

Aktivis dari Rinjani Kita, Irham Firdaus menyayangkan dengan adanya kenaikan iruan BPJS Kesehatan. Pasalnya, disaat kondisi pandemik seperti ini, ekonomi masyarakat sangat terpukul.

“Bukan hanya orang miskin saja, tetapi merata, pengusaha pun terpukul dengan kondisi seperti ini, seharusnya pemerintah lebih peka dan tidak menaikan iuran BPJS Kesehatan terlebih dahulu,” katanya.

Dia menduga, kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut bakal berdampak. Terutama mereka yang ada dikelas I dan II. “Minimal mereka turun kelas, ya parahanya bisa saja mereka tidak membayaran iuran BPJS tersebut selama covid berlangsung,” tandasnya. 

(Cikarang Ekspres)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here