Imbas Kabag Umum Sopian Hadi Banyak Kerja di Luar

METRO CIKARANG – Anggaran belanja listrik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tahun 2020 Rp 7,5 Miliar diduga tak terserap maksimal. 

Buktinya, banyak lampu di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Komplek Pemkab padam alias mati total. 

Informasi yang dihimpun Cikarang Ekspres, banyaknya lampu mati merupakan tanda kurangnya perawatan Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bekasi. 

Selain itu, Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Bekasi, Sopian Hadi jarang berada di tempat kerja. Padahal tupoksi mantan camat Cikarang Selatan itu harusnya lebih fokus mengurus kebutuhan di dalam ketimbang tugas luar.

“Bapak tidak ada, sudah keluar dari pagi. Mungkin siang ada,” kata staff Bagian Umum Setda yang enggan disebutkan namanya itu.

Hingga pukul 14.30 WIB, Sopian Hadi juga tak ada di ruangan. 

“Kalau siang engga tahu pulang atau belum, biasanya sore sih pak,” ucap wanita berjilbab itu.

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Bekasi, Tjandra Tjipto Ningrum menilai kinerja OPD banyak yang memble. Karena menurut dia, banyak pejabat yang rangkap jabatan hingga jarang ada di kantor dengan alasan covid-19.

“Bagaimana kejar Bekasi Dua Kali Tambah Baik kalau kinerja di bawahnya tidak maksimal.  Misal urusan perawatan kantor bupati yang dianggarakan Rp 600 juta hingga belaja listrik Rp 7,6 miliar per tahun tak berjalan,” ungkap dia. 

Artinya, sambunt Tjandra, Bupati Eka Supria Atmaja maupun Sekda Uju bisa memilih pejabat yang komitmen dengan visi misi. “Itu penting yah demi pelayanan kepada masyarakat lebih nyaman dan maksimal,” tukas dia.

Diketahui sebelumnya, Kepala Disdukcapil, Hudaya mengeluhkan kerusakan walpaper tembok di ruangannya. Menurut dia, SKPD sudah mengusulkan untuk perbaikan maupun perawatan gedung kerjanya. Namun apa daya pengajuan itu ditolak oleh Bagian Umum dengan alasan terkena refocusing Covid-19.

“Sudah saya ukur kerusakannya dan saya ajukan ke Bagian Umum Setda untuk memperbaiki gedung. Udah seneng-seneng mau ada perbaikan walpaper ruangan, tiba-tiba staff bilang engga jadi pak perbaikannya, tidak ada anggaran untuk beli walpaper dari Bagian Umumnya,” beber Hudaya.

Lantaran kesal tidak dikerja-kerjakan oleh Bagian Umum, mau tak mau untuk menutupi kerusakan ruangannya pihak Disdukcapil pun melakukan pengecatan sendiri pada tembok yang rapuh itu.

Ia mengungkapkan, seharusnya dalam menangani kerusakan maupun perawatan gedung bukan lah tugas SKPD tapi di Bagian Umum.

Terlebih anggaran Disdukcapil tidak mengcover hal itu. Sebab banyak orang salah menilai saat ini ntuk permasalahan gedung bukanlah di SKPD, tapi Bagian Umum.

Tak hanya itu, beberapa fasilitas penerangan di SKPD tidak menyala maksimal. Banyak sekali lampu-lampu yang mati dan dibiarkan begitu saja.

“Kita tidak menangani hal itu, itu Bagian Umum. Anggaran OPD Disdukcapil tidak mengcover hal itu,” tegasnya.

Tak hanya fasilitas tak enak dipandang, adapun fasilitas yang dapat membahayakan nyawa orang terutama anak kecil.

Seperti kerusakan pada cover saluran u ditch yang hancur dan tak tertata dengan baik. Sehingga dapat menyebabkam kecelakaan dan merugikan banyak orang yang lalu lalang di Pemkab Bekasi.

Di mana, cover u ditch sudah bobrok 1 bulan lebih lamanya namun tak ada perbaikan sama sekali.

Masyrakat yang sedang mengurusi dokumen di Pemda Bekasi, Eni Setiawati (36) mengatakan, memang masih ada ruang banyak untuk jalan tapi bila sudah padat bisa saja terjadi jatuh korban katuh k selokan yang terbuka itu (cover u ditch).

Bukan hanya saja membahayakan, kata Eni, tidak enak dipandang dan dihirup. Selain rusak terkadang air selokan di cover u ditch membuat bau tak sedap.

“Bau, air dari dalam kantor, tukang dagang minuman, juga orang buang ludah kecampur aduk. Untungnya tidak lagi musim penghujan, pasti kayanya banjir dan air di selokan itu meluap,” pungkasnya.

(yud/mhs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here