ILUSTRASI

METRO CIKARANG – Dana bantuan sosial (bansos) yang masih tidak tepat sasaran menjadi perhatian semua pihak. Karenanya, pemerintah desa diminta membentuk operator data kemiskinan (ODK) untuk meminimalisir penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) tepat sasararan.

Selama ini, tidak adanya data lengkap menjadi penyebab penyaluran bantuan covid ini mengalami masalah dan kendala.

Hal itu diungkapkan Anggota Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Cikarang Pusat, Jaja Nurdin. Menurut dia, ODK di tiap desa sangat dibutuhkan di masa pandemi ini.  Perannya, untuk membantu penyaluran dana bantuan dari pemerintah.

“Desa kan tidak memiliki data lengkap warganya yang berhak menerima dana bantuan tersebut. Saya melihat beberapa kasus, penerima bantuan ini ada yang dobel, dari BST dapat dan dari BLT juga dapat,” jelas Jaja.

Menurut dia, seharusnya warga yang sudah menerima BLT tidak lagi menerima dana BLT. Agar semua masyarakat bisa merasakan bantuan di masa pandemi korona ini. “Sebab masih banyak yang belum menerima bantuan covid,” tambahnya.

Selain itu, ada juga warga yang tak layak mendapatkan bantuan covid malah mendapatkan bantuan. Sebaliknya  ada warga yang berhak mendapatkan dana bantuan covid tidak mendapatkan bantuan.

Dia yakin dengan dibentukny ODK di tiap desa, akan mempermudah desa menyalurkan dana bantuan tersebut dan tepat sasaran.

Bagaimanapun di masa covid ini, bantuan dari pemerintah sangat dibutuhkan masyarakat.

“Banyak warga yang terkena dampak dan mereka mendambakan bantuan pemerintah, jika bantuan itu salah sasaran yang kasihan warga yang membutuhkan,” ujarnya. (uzi/hyt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here