PERTANIAN: Petani sedang lakukan ritual jelang panen, harapannya agar padi yang di hasilkan bagus dan harganya mahal. selain itu para petani berharap agar lahan pertaniannya terjaga.(foto:ALMU JAMIL/CIKARANG EKSPRES)

METRO CIKARANG – Harapan para petani agar lahan pertaniannya terjaga nampaknya harus kembali tertunda. Soalnya pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) atau lahan abadi baru dapat dilanjutkan tahun depan.Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Nani Suwarni mengatakan, pembahasan Raperda LP2B akan kembali dikaji pada triwulan akhir tahun ini. Kajian menitikberatkan pada sinkronisasi luas lahan yang selama ini menjadi kendala.

“Tahun ini pada APBD Perubahan akan dikaji kembali tentang LP2B, seperti apa. Setelah dikaji akan kembali diajukan ke dewan. Jadi akan kembali dibahas tahun depan,” ucap dia, kemarin (3/8).

Pembahasan LP2B ini kembali mengemukan setelah Bupati Eka Supria Atmaja menyatakan komitmennya untuk menjaga lahan pertanian di Kabupaten Bekasi. Bahkan Eka menyebut bakal luas pertanian yang akan dijadikan lahan abadi tidak kurang dari 48.000 hektar.

Namun, nampaknya luas lahan itu sulit terealisasi lantaran dalam pembahasan Dinas Pertanian dengan Pansus XXVIII DPRD Kabupaten Bekasi periode 2014-2019 lalu, hanya sekitar 26.000 hektar saja yang dapat dijadikan sebagai lahan abadi.Terkait hal tersebut, Nani belum dapat memastikan jumlah lahan yang bakal diajukan kembali dalam Raperda LP2B. “Insha Allah (48.000 hektar) tapi akan dikaji kembali,” ucap dia.

Pusat Dukung Pemkab Bekasi Tuntaskan LP2B

Kementerian Pertanian memberikan apresiasi kepada Kabupaten Bekasi yang berupaya mempertahankan luas 48.000 hektar lahan pertanian pangan di wilayahnya. Rencananya, tahun ini Pemerintah Kabupaten Bekasi akan melanjutkan pembahasan Raperda yang mengatur LP2B.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo secara lugas menegaskan salah satu ancaman terbesar buat pertanian adalah terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Karena menurut dia, alih fungsi lahan ini membuat luas lahan pertanian terus menyusut. 

“Nah dampaknya tentu saja semakin berkurangnya produktivitas. Jika tidak dicegah, kondisi ini bisa membuat kita mengalami kekurangan pangan. Makanya Kementerian Pertanian berharap lahan pertanian bisa dilindungi,” kata Syahrul, kemarin.

Kabupaten Bekasi memiliki Luas Baku Sawah sebesar 57.511 Ha sesuai dengan SK Menteri ATR/BPN No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019, harapannya tentu lahan tersebut dapat ditetapkan menjadi LP2B dan masuk dalam Perda di Kabupaten Bekasi.

“Penetapan LP2B ini harus menjadi perhatian bagi kita semua untuk melindungi lahan pangan kita, dan penetapan Perda LP2B agar menjadi bagian yang tak terpisahkan dari LP2B sehingga semua sistem berjalan beriringan untuk menjaga pangan negeri ini,” ungkap dia.

Sementara itu, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy menambahkan, pemerintah daerah memiliki kewenangan besar untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan.

“Kita akan berkoordinasi dan mendukung pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah pencegahan alih fungsi lahan.ll Pemerintah daerah harus menjadi yang terdepan untuk hal ini,” tegas dia.

Sarwo Edhy menuturkan pemda dapat berperan aktif dalam mencegah alih fungsi lahan lantaran telah ada regulasi yang mengaturnya. Yakni Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Sebelumnya, Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengatakan jika tahun ini Pemerintah Kabupaten Bekasi akan melanjutkan pembahasan rancangan peraturan daerah yang mengatur Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Menurutnya, pembahasan mengenal hal ini sempat tertunda akibat adanya ketidaksesuaian data lahan dan tata ruang wilayah setempat.

“Ini tekad kuat kami untuk mempertahankan lahan pertanian. Saya sudah komunikasi dengan DPRD. Kita akan tuntaskan pembahasan Perda Lahan Pertanian,” katanya.

Ditambahkan Bupati Eka, regulasi yang mengatur lahan pertanian dibutuhkan untuk mempertahankan lahan yang ada saat ini agar tidak beralih fungsi menjadi pemukiman baru maupun industri.

“Pemerintah Kabupaten Bekasi berjanji akan mempertahankan luasan 48.000 hektare lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dengan mempertahankan lahan pertanian secara otomatis akan mampu menjaga ketahanan pangan. Kita harus pastikan ketahanan pangan terjaga dengan baik serta mampu mencukupi kebutuhan warga,” katanya.

Bupati Eka juga meminta Dinas Pertanian terus memberikan pembinaan serta pendidikan pertanian modern kepada petani. Ia berharap petani mampu memanfaatkan teknologi sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian.

(*/har/hyt).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here