DPRD Tuding OPD Belum Ajukan APBD 2021

METRO CIKARANG – Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) menyoroti Pemkab Bekasi yang belum melakukan pembahasan terkait rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. Sementara tahun 2020 hanya menyisakan hitungan hari.

Ketua Umum LAMI, Jonly Nahampun menyanyangkan tinggal hitungan hari berganti tahun akan tetapi APBD 2021 belum dibahas, menurut dia kinerja Eksekutif dan Legislatif kurang maksimal. Pasalnya, dengan keterlambatan tersebut bakal berdampak kepada masyarakat dan pembangunan Kabupaten Bekasi.

“Ini yang menjadi perhatian bersama hingga saat ini APBD 2021 belum juga di ketok palu, padahal tinggal hitungan hari. Jangan sampai berakibat merugikan rakyat dan juga ASN terancam terlambat gajian,” ucap Jonly yang tinggal di Tambun, Senin (23/11).

Terang dia, Berdasarkan Permendagri 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, kepala daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum satu bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD.

Penjelasan dan dokumen pendukung antara lain nota keuangan RKPD, KUA-PPAS. Rancangan peraturan daerah tentang APBD diajukan dalam bentuk hardcopy dan dalam bentuk softcopy.

Kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan Peraturan daerah tentang APBD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan selama 6 bulan.

“Kami menilai keterlambatan mencerminkan kompetensi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD),” tuturnya.

LAMI pun mengingatkan Pemkab Bekasi dan DPRD Kabupaten Bekasi pembahasan APBD 2021 dalam menyusun kebijakan umum APBD prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) jangan dilakukan di waktu mepet. Ia menyarankan pihak Pemkab Bekasi dan DPRD Kabupaten Bekasi sudah jauh hari memiliki persiapan dengan matang untuk membahas anggaran tahun depan.

“Masyarakat Kabupaten Bekasi bukannya bodoh akan tetapi udah cape mengingatkan pemerintah daerah dan mengkritisi,” tandasnya. 

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, M Nuh mengatakan penyebab hingga saat ini belum dibahas lantaran eksekutif yang hingga saat ini belum menyerahkan dokumen Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ke DPRD Kabupaten Bekasi.

“Belum dibahas, karena dari eksekutifnya belum mengirimkan prosesnya, jadi apa yang mau dibahas,” kata Nuh.

Lanjut Nuh, hingga saat ini eksekutif belum mengajukan yang menjadikan hingga saat ini belum dibahad, namun pihak DPRD sendiri terus meminta eksekutif untuk segera mengajukan karena waktu sudah tinggal hitungan hari. Masih Nuh, alesan pemerintah lantaran masa pandemi Covid-19 hingga belum mengajukan APBD 2021 hingga saat ini.

“Kita meminta terus supaya di segerakan karena waktu sudah mepet, tapi alesan pemerintah karena pandemi Covid-19,” katanya.

Ia pun pesimis bisa dilakukan tepat waktu ketok palu APBD 2021, oleh karena itu pihaknya akan berkonsultasi ke Mendagri agar jika terlambat tidak ada punishment.

“Sebenarnyakan batas waktu tanggal 30, kayanya tidak mungkin tanggal dari jadwal ditentukan 30 itu tidak mungkin, kita juga sudah konsul dengan mendagri bagaimana kalo kelewatan batas ada semacam punishment atau tidak semoga aja tidak,” tandasnya.

(har/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here