Pemerintah Desa Tidak Ikuti Arahan Kemendagri

METEO CIKARANG-Badan Pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP-Jamsostek) Cabang Cikarang melakukan sosialisasi ke pemerintah desa mengenai jaminan sosial untuk aparatur desa.

Kepala Cabang BP Jamsostek Cikarang, Achmad Fatoni mengatakan pembahasan dan sosialisasi sudah dilakukan secara simultan dalam rapat minggon di kecamatan ataupun desa.

“Kami juga sudah  bersurat ke masing-masing  desa  informasi tentang permendagri maupun manfaat program BPJS Ketenagakerjaan,”kata Achmad Fatoni diminta komentarnya.

Namun faktanya, baru 13 desa yang mendaftarkan aparatur desa sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dari sekitar 180 desa di Kabupaten Bekasi.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentangan Keuangan Desa, Kepala Desa, Aparatur Desa dan BPD dilindungi jaminan sosial.

Fatoni menyebutkan jika aparatur desa itu mengikuti program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan akan dilindungi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian apabila akan ditambah dengan jaminan hari tua.

Seperti pada Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), perlindungan resiko pekerja berupaya biaya perawatan sesuai kebutuhan medis,santunan cacat, santan sementara tidak mampu bekerja.

“Jika tingkat kecacatannya mencapai 70 persen atau meninggal dunia diberikan juga beasiswa bagi dua anaknya dari pendidikan dasar TK atau Paud sampai dengan strata1 besara akumulasinya 174 juta,”tuturnya.

Untul yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja diberikan santunan kematian sebesar 48 kali  gaji yang dilaporkan.

Sebelumnya diberitakan ,Majelis Pertimbangan Forum Badan Permusyawaratan Desa (F-BPD) Kabupaten Bekasi, Eras Rasyid menilai jaminan sosial untuk aparatur desa dan BPD sangat penting.

“Sangat penting, karena terkait jaminan dan kinerja. Kita bicara ketika aparatur desa itu ada musibah dan lainnya. Sebagai bentuk apresiasi juga untuk aparatur desa,”kata Eras.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua BPD Ciledug ini menjelaskan minimnya pemdes yang ikut jaminan sosial lantaran kurangnya sosialisasi dari DPMD Kabupaten Bekasi.

“Kami (F-BPD) meminta DPMD untuk sosialisasi dan memberikan arahan agar setiap desa mengikuti apa yang sudah dicantumkan dalam Permendagri,,”kata dia.

(dim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here