METRO CIKARANG – Proyek pembangunan Penataan Taman di Kawasan Kantor Kecamatan, Kabupaten Bekasi yang dibiayai APBD seharusnya tuntas 2020 lalu. Namun hingga kini belum juga rampung atau kerap disebut mangkrak.

Berdasarkan hasil invstigasi Cikarang Ekspres di lapangan, Diduga ada sekitar ratusan yang ditata Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertamanan Kabupaten Bekasi tersebut, beberapa diantaranya belum tuntas di kerjakan.  

Ada beberpa taman yang mangkrak, seperti taman yang berada di Kawasan Kantor Kecamatan Cibarusah, Cikarang Timur, Cikarang Selatan dengan anggaran mencapai ratusan juta rupiah.

“ Saya juga tidak tahu, apakah tenaga kerjanya kurang atau gimana ?, Saya juga gak ngerti kenapa pembuatan taman tersebut tidak selesai,” kata  Kepala Seksi Pengelolaan Pertamanan pada Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi Anton Jalika kepada Cikarang Ekspres, Kamis (7/1), beberapa hari yang lalu.

Iapun mengungkapkan, pelaksanaan proyek taman memakan waktu 30 hari  terhitung dari November 2020. Mangkraknya proyek pembuatan taman tersbut, Anton justru mengatakan tidak paham kenapa kegiatan tersebut tidak selesai. 

Selain itu, Mamangkraknya proyek tentu tidak terlepas dari fungsi pengawasan pejabat pelaksana teknis sebagaimana dikutif dari  permendagri 13/2006 bahwa pejabat pelaksana teknis kegiatan memiki peranan mengendalikan pelaksanan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran kegiatan mencakup dokumen adminstrasi kegiatan maupun dokumen terkait dengan persyaratan pembayaran.

Terkait Proyek yang ditemukan belum selesai tersebut. Ada dugaan penyerapan anggarannya disinyalir sudah dibayar tetapi dari pengakuan Anton kalau dirinya belum bisa memastikan proyek tersebut akan di bayar full atau sesuai dengan hasil kerjaannya.

“Iya kalau pembayaran mah sesuai dengan yang sudah jadi aja, Jadi ada ornamen-ornamen yang belum terpasang. Walaupun di bayar nunggu ABT 2021 juga,”  jelasnya.

Disinggung soal sangksi terhadap mem-black list(daftar hitam) memberi sanksi karena tidak bisa menyelesaikan kegiatan, Anton mengatakan, hal tersebut akan membicarakannya terlebih dahulu kepada Pengguna Anggaran (PA).

“Iya kita nunggu Closing dari penggunaan anggaran, kita juga ada pertimbangan-pertimbanganlain. Iya intinya apa yang di kerjakan di lapangan, itu yang kita bayarkan. Jadi sesuai dengan progres,” tandasnya.

(jamil)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here