METRO BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi meminta Pemerintah Pusat dapat merumuskan kebijakan terkait keringanan pembayaran biaya pendidikan bagi warganya di tengah pendemi Covid-19.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi secara lugas menegaskan bahwa pihaknya secara resmi surat telah dikirimkan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim pada 16 Mei 2020 silam.

Nomor surat 420/3187/Disdik perihal penyampaian aspirasi pemuda dan mahasiswa atas dampak Covid-19 terhadap kemampuan membayar biaya pendidikan.

“Pemkot diminta menyampaikan rekomendasi ini kepada pemerintah pusat diantaranya agar ada keringanan membayar biaya perkuliahan untuk pemuda dan mahasiswa di Kota Bekasi,” kata dia, Kamis, (28/5).

“Permohonan ini didasari hasil audiensi Pemuda dan mahasiswa dengan Pemkot pada 14 Mei 2020 di Stadion Patriot Chandrabaga Kota Bekasi, Gate 4,” sambungnya.

Lebih lanjut dalam surat tersebut terdapat dua poin permohonan ke mantan Bos Gojek itu.

Pertama, permohonan ke Mendikbud untuk merumuskan kebijakan dalam pembebasan biaya pendidikan selama satu tahun atau dua semester, akibat dari dampak Covid-19 melalui mekanisme subsidi kepada sekolah atau perguruan tinggi swasta. Sehingga dapat meringankan beban pembiayaan pendidikan yang ditanggung oleh masyarakat.

Kedua, permohonan kepada Mendikbud membuka komunikasi dengan pemangku kebijakan pendidikan di daerah dan pemangku kepentingan kelembagaan. Pendidikan (yayasan pendidikan) dalam rangka meringankan beban pembiayaan pendidikan yang di tanggung masyarakat.

“Semoga menjadi pertimbangan Bapak Menteri melihat kondisi ekonomi masyarakat menurun ditengah pendemi Covid-19,” pungkas Rahmat.

(Naldhy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here