METRO BANDUNG – Pansus IV DPRD Provinsi Jawa Barat terus mensosialisasikan Raperda Penyelenggaraan Perlindungan anak.

Kali ini, giliran sosialisasi dipusatkan di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (26/6).

Ketua Pansus IV DPRD Jabar, Sri Rahayu Agustina menyebutkan, harus ada sinergitas antar stakeholder supaya menjadi salah satu kunci dalam menjawab permasalahan dan tantangan perlindungan anak.

Selain itu, regulasi satuan gugus tugas di Kabupaten Bandung sudah sampai tingkat RT dan RW dari jumlah penduduk 3,7 juta jiwa dengan 30 persennya anak-anak. Hal tersebut merupakan tren yang positif untuk diterapkan didaerah lainnya di Jabar.

“Sinergitas antarstakeholder ini sebagai kunci untuk menjawab permasalahan dan tatangan perlindungan anak,” ujar Sri di Pemkab Bandung, Jalan Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (26/6).

Dia menambahkan, permasalahan tentang anak sangat kompleks, sehingga untuk penyelesaiannya harus ditinjau secara menyeluruh salah satunya aspek kesejahteraan.

Terlebih, kekerasan terhadap anak-anak hingga kini kerap kali terulang. Hal itu menunjukan kompleksitas persoalan yang terjadi kepada anak-anak.

“Harus diberikan pelatihan yang berbasis ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan, tapi kondisi itu akan sia-sia jika memang masyarakatnya yang malas untuk bekerja,” kata politisi Dapil Karawang Purwakarta itu.

Apalagi, lanjut Sri, persoalan dalam rumah tangga akibat kekerasan dalam keluarga mayoritas yang menjadi sasarannya adalah anak. Bisa dipicu dari faktor ekonomi, keluarga, hingga mengakibatkan angka perceraian sangat tinggi.

Belum lagi soal pendidikan, seperti misalnya seorang siswi yang hamil diluar nikah dan hampir dipastikan selain menjadi sasaran bahan olok-olok oleh teman-teman juga dari aspek psikologisnya pun pasti akan terdampak.

“Tidak jarang kasus hamil diluar nikah saat masih sekolah yang justru menjadi bahan bullying,” tukasnya.

(Hayat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here